.:: BERITA UTAMA ::.
Palu - Lapas Perempuan Kelas III Palu (LPP Palu) mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, di Aula Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kamis (16/05).
Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu, Nur Mustafidah didampingi Ketua ZI, Famdi bersama seluruh Ketua dan Anggota Pokja, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Membuka kegiatan, Nur Mustafidah memperkenalkan seluruh anggota Tim Pembangunan ZI yang hadir kemudian penampilan Yel-Yel dengan Motto Lapas Perempuan Palu BISA (Berdedikasi, Ikhlas, Senyum, Amanah), serta penanyangan Video Profil Lapas Perempuan Kelas III Palu.
Selanjutnya, dalam paparannya, Kalapas Perempuan Palu yang juga selalu Role Model menjelaskan proses pembangunan ZI yang dilakukan, secara bertahap mulai dari Area Manajemen Perubahan sampai Pelayanan Publik disampaikan dihadapan Tim TPI.
Kalapas dengan jelas menyampaikan progres perubahan yang dilakukan dalam upaya pembangunan Zona Integritas, termasuk didalamnya berbagai Inovasi Layanan yang diterapkan seperti KAMIS (Kami Mawas Diri), M-DISEL (Monitoring Disiplin Pegawai Secara Elektronik), TADULAKO (Tabel Pendukung Nilai IKPA Optimal), SI NONA (Transaksi Non Tunai), dan KOMIU SEHAT (Kontrol Monitoring Untuk Sehat).
Menutup paparannya, Nur menambahkan bahwa saran dan masukan dari Tim TPI sangat dibutuhkan untuk segera ditindaklanjuti.
"Itulah keadaan nyata yang ada di Satker kami, untuk peningkatan kualitas pelayanan sudah berbagai hal kami upayakan, mohon masukkan dan sarannya dari Tim TPI, semoga Lapas Perempuan Palu bisa meraih WBK," ucap Kalapas.
Lebih lanjut, Tim TPI menilai bahwa apa yang dipaparkan serta progres kegiatan yang dilakukan sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan guna mencapai tujuan yang diinginkan dan hasil yang lebih maksimal.
"Ada beberapa hal yang mesti dilengkapi lagi, segera untuk dilengkapi, kemudian terkait inovasi dan informasi lainnya kiranya dapat memanfaatkan betul Teknologi Informasi yang ada saat ini," pesannya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar sampaikan optimis bahwa Satuan Kerja yang mengikuti Desk Evaluasi TPI kali ini dapat memperoleh hasil terbaik serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya.
Optimis Raih WBK, LPP Palu Ikuti Desk Evaluasi TPI
lapaspalu
Sigi – Inspektorat Jenderal (Itjen) menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Mekanisme Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diikuti secara Virtual oleh Lapas Perempuan Kelas III Palu (LPP Palu) di Meeting Room, Rabu (15/05).
Sambutan Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal yang dibawakan oleh Ika Susanti mengawali jalannya kegiatan. “Survei Penilaian Integritas merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur Tingkat risiko korupsi pada K/L/PD sehingga dapat memetakan risiko korupsi yang ada dan kemudian mampu melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi pada instansinya,” ujar Ika dalam membuka sambutannya.
“SPI juga merupakan salah satu tools pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diagnosa awal risiko korupsi bagi K/L/PD. Adapun tujuan dari Sosialisasi SPI ini yaitu Memetakan Risiko Korupsi, Menilai Pengelolaan Anggaran dan Mengukur Efektivitas Pencegahan Korupsi,” lanjutnya.
Insan pengayoman sejati adalah mereka yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri menjadi benalu, parasite dan virus organisasi. “Mari berkomitmen menjadi Insan Pengayoman Sejati,” pungkasnya dalam menutup sambutan.
Kegiatan diisi oleh narasumber yang kompeten dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Mekanisme Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Tomotius Hendrik Partohap dan F. Putra memaparkan materi dalam kegiatan ini dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta.
LPP Palu Ikuti Sosialisasi Hasil SPI Tahun 2023 dan Mekanisme SPI Tahun 2024
lapaspalu
Memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekolah Kedinasan POLTEKIM (Politeknik Imigrasi) dan POLTEKIP (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)
Dengan 8x Formasi kelulusan SKD, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta untuk berkompetisi mengikuti tahapan seleksi lanjutan
Informasi lengkap, syarat & ketentuan dapat diakses melalui situs resmi catar.kemenkumham.go.id
Periode Pendaftaran : 15 Mei - 13 Juni 2024
Website Pendaftaran
- pelamar umum : https://dikdin.bkn.go.id
- PNS Kementerian Hukum dan HAM : https://simpeg.kemenkumham.go.id
#Taruna #poltekim #poltekip #sekolahkedinasan #KemenkumhamRI